Yerusalem, SPNA – Pembicara Knesset Israel, Yuli Edelstein, menyerukan untuk “menghapus” gagasan negara Palestina dari meja perundingan dan mendukung pencaplokan Israel atas Tepi Barat yang diduduki Israel.
Usulan itu kemungkinan akan mengkhawatirkan sekutu-sekutu Israel yang telah lama memandang keberadaan negara Palestina sebagai satu-satunya pengamanan untuk memastikan bahwa Israel tidak hanyut ke dalam negara apartheid.
Anggota Knesset kelahiran Rusia itu mengatakan pada hari Selasa (12/02/2019) di sebuah konferensi di Yerusalem bahwa “kami telah memutar roda secara substansial untuk hak itu, negara Palestina tidak lagi menjadi agenda, tetapi kedaulatan Israel di (Tepi Barat yang diduduki).”
Edelstein, yang kemungkinan akan memimpin Likud, mengatakan bahwa Israel harus mempertimbangkan penerapan kedaulatan atas wilayah-wilayah pendudukan, yang diakui secara internasional sebagai lokasi setiap negara Palestina di masa depan.
Mengundang partai-partai sayap kanan untuk membentuk koalisi dengan Likud, Edelstein melanjutkan, “Kami membutuhkan waktu 20 tahun untuk menghindar dari gagasan negara Palestina – jika kaum kiri masuk (selama pemilihan), mereka akan membutuhkan waktu 20 detik untuk memasangnya kembali ke agenda itu.”
“Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tetap terkendali. Blok sayap kanan besar yang dipimpin oleh Likud, bersama dengan kontingen anggota Knesset -Zionis agama, adalah solusinya, ” tambah Edelstei.
Sayap kanan Israel – yang saat ini memegang kekuasaan di Knesset – dengan gigih menolak pembentukan negara Palestina sementara bersikeras bahwa siapa pun yang mempertanyakan keberadaan Israel adalah anti-Semit. Progresif di Israel dan sekutu barat negara itu memandang solusi dua negara sebagai jaminan terbaik dalam mempertahankan karakteristik Yahudi dan demokratis Israel.
Para pengkritik Israel melangkah lebih jauh dan berpendapat bahwa kegagalan untuk menciptakan negara Palestina di dalam perbatasan 1967 dan mengakhiri kendali Israel atas kehidupan lima juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan mengepung Jalur Gaza akan mengubah Israel menjadi negara apartheid.
Pemerintah Israel saat ini merangkum banyak lawan yang paling setia terhadap negara Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu – meskipun mengatakan bahwa ia mendukung solusi dua negara – telah berulang kali bersikeras bahwa tidak ada negara Palestina yang akan dibentuk saat ia menjabat. Banyak menterinya juga menolak keras konsensus internasional tentang pemberian hak kepada warga negara Palestina. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan tahun lalu oleh Pusat Palestina untuk Penelitian dan Survei Kebijakan dan Pusat Penelitian Perdamaian Tami Steinmetz di Universitas Tel Aviv menemukan bahwa dukungan untuk solusi dua negara di kalangan orang Yahudi Israel adalah yang terendah dalam hampir dua dekade.
