Hebron, SPNA – Kelompok hak asasi manusia Israel B’Tselem melansir laporan yang menuduh otoritas pendudukan Israel merancang kebijakan yang “secara paksa memindahkan” warga Palestina yang bermukim di Hebron.
Laporan bertajuk “Playing the Security Card”, merinci apa yang digambarkan sebagai “kebijakan pemisahan” yang dirancang untuk “memungkinkan segelintir warga Yahudi hidup seolah-olah mereka belum menetap di tengah kota Palestina yang ramai, di pusat wilayah yang diduduki.”
Dikutip MEMO, Rabu (25/09/2019), “Kebijakan ini sepenuhnya mengabaikan kebutuhan ratusan ribu warga Palestina dan menghukum mereka dengan kenyataan yang tak tertahankan.” Mereka, dengan demikian, diharapkan akan meninggalkan “tempat tinggal seolah-olah atas kehendak sendiri,” ungkap B’Tselem.
Sejak akhir 1990-an, Hebron dibagi menjadi dua. Area H1, adalah wilayah yang dijalankan oleh Otoritas Palestina (PA), seperti kota-kota Tepi Barat lainnya. Area H2, di mana sekitar 700 pemukim Israel tinggal di daerah yang dihuni sekitar 7.000 warga Palestina.
Dalam beberapa tahun terakhir, menurut B’Tselem, “rencana resmi dan tidak resmi telah dikembangkan untuk memperluas permukiman dan mengembangkan pariwisata di pusat bersejarah Hebron.”
Kelompok hak asasi manusia itu telah memperingatkan bahwa “jika rencana ini membuahkan hasil, populasi pemukim Israel di Hebron akan berlipat ganda selama beberapa tahun ke depan.”
B’Tselem menggambarkan kenyataan di Hebron, di mana Israel mempertahankan “sistem pembatasan perjalanan yang kejam,” di mana “warga Palestina dilarang melewati sebidang tanah, baik dengan berjalan kaki atau pun dengan kendaraan.”
B’Tselem menyimpulkan, “kondisi ini telah membuahkan hasil yang diinginkan Israel. Ribuan warga Palestina telah meninggalkan pusat kota, dan kota pun menjadi mati.” Yang tinggal’ “hanyalah warga Palestina yang tidak punya pilihan untuk pergi.“
(T.RA/S: MEMO)
