Kairo, SPNA – Liga Arab berjanji untuk memberikan dana senilai $ 100 juta per bulan kepada Otoritas Palestina (PA) guna menutup kesenjangan ketika Israel memblokir transfer pajak awal tahun ini.
“Kami mengkonfirmasi bahwa negara-negara Arab akan mendukung anggaran negara Palestina … (untuk) menentang tekanan politik dan keuangan yang dihadapinya,” Liga Arab menegaskan pada hari Minggu (28/04/2019) setelah pertemuan di ibukota Mesir, Kairo.
Israel mengumpulkan pajak atas nama PA tetapi menahan $ 138 juta dalam transfer pada bulan Februari atas pembayaran Palestina kepada tahanan politik yang dipenjara karena serangan terhadap Israel.
PA melihat pembayaran sebagai semacam sistem kesejahteraan bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah.
Pembekuan itu terjadi ketika Palestina menghadapi pemotongan anggaran besar yang dibuat tahun lalu setelah Amerika Serikat mengurangi pendanaan program pengungsi PBB untuk Palestina, UNRWA, dan untuk program pembangunan di wilayah Palestina.
Program Pangan Dunia PBB juga mengurangi layanan karena kekurangan dana. Pengurangan pendanaan merupakan kemunduran besar bagi PA, yang menghadapi kekurangan anggaran konstan.
Langkah Liga Arab ini terjadi ketika pemerintah Presiden AS Donald Trump bersiap untuk mengungkap “kesepakatan abad ini” (Deal of the Century) yang banyak dipuji untuk perdamaian antara Palestina dan Israel dalam beberapa bulan mendatang.
Kepemimpinan Palestina, yang memboikot Washington atas serangkaian langkah termasuk mengakui kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengatakan pihaknya tidak bisa lagi mempercayai AS sebagai perantara yang jujur.
Status Yerusalem
Para pemimpin Palestina memandang Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukota negara mereka di masa depan. Status Yerusalem telah menjadi titik utama dalam konflik, seiring dengan ekspansi ilegal permukiman Yahudi di tanah Palestina.
Liga Arab mengatakan kesepakatan itu “tidak akan berhasil mencapai perdamaian jangka panjang dan komprehensif di Timur Tengah.”
Rencana perdamaian sedang dikembangkan oleh menantu Trump, Jared Kushner, yang hubungannya dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah meningkatkan kecurigaan Palestina.
Awal bulan ini, Washington Post melaporkan bahwa kesepakatan itu kemungkinan tidak akan mencakup negara Palestina yang berdaulat penuh, menurut sumber-sumber yang mengetahui unsur-unsur utama dari usulan tersebut.
Sementara para pejabat merahasiakan rincian rencana itu, komentar dari Kushner dan pejabat AS lainnya menunjukkan bahwa rencana itu “menghilangkan status kenegaraan sebagai dasar awal upaya perdamaian”, lapor Washington Post.
Pada tahun 1967, Israel secara ilegal menduduki setengah bagian timur Yerusalem, serta Tepi Barat dan Jalur Gaza – dan pada tahun 1980, mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang kekal dan tidak terbagi.
(T.RA/S: Anadolu Agency)
