Gaza, SPNA – Dokter untuk Hak Asasi Manusia Israel (PHRI) mengeluarkan sebuah yang menandai Hari Perempuan Internasional. Laporan itu mengungkapkan bagaimana blokade Gaza dan kriteria pemberian izin pengobatan di luar Gaza, mempengaruhi pasien wanita. Hal ini tak lepas dari keterlambatan dan tidak adanya respon oleh otoritas Israel, dan keterkaitan perempuan dengan anggota keluarga yang tinggal di luar Jalur Gaza, atau keterkaitan mereka dengan anggota Hamas.
Seperti diwartakan Reliefweb, Selasa (05/03/2019), bahwa laporan ini didasarkan pada analisis terhadap ratusan kasus pasien yang telah menghubungi PHRI selama 2017 dan 2018, yang meminta bantuan agar bisa meninggalkan Gaza guna memperoleh perawatan medis.
Temuan menunjukkan ada tren utama, yaitu; pertama, penundaan dan tidak adanya respon sangat mempengaruhi peluang kesembuhan bagi pasien kanker wanita.
“Sebanyak 129 pasien kanker yang menghubungi kami telah menunggu tanggapan dari otoritas Israel selama berbulan-bulan, kadang-kadang bahkan setahun,” ungkap laporan tersebut.
Keterlambatan mengakses layanan kesehatan ini sangat memengaruhi peluang pemulihan mereka.
Laporan tersebut juga menyatakan, “Setelah kami melakukan intervensi, semua memperoleh izin keluar, tetapi waktu yang berharga telah hilang dalam proses, membuat kami bertanya-tanya – mengapa permohonan mereka diabaikan atau ditolak sejak awal?”
Kedua, penolakan izin keluar karena keterkaitan keluarga dengan Hamas memengaruhi wanita hampir dua kali lebih banyak daripada pria. Menurut data kebebasan informasi yang diperoleh dari Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (CGAT), dari 969 permohonan oleh pasien pada 2017- 18, di mana alasan untuk menolak izin tersebut adalah keterkaitan keluarga dengan anggota Hamas, 608 yang ditolak adalah perempuan, dan 361 laki-laki.
Ketiga, penolakan izin keluar karena – biasanya laki-laki – kerabat yang tinggal di Tepi Barat tanpa izin, mempengaruhi akses ke layanan kesehatan. Dalam sebagian besar kasus penolakan yang ditangani oleh PHRI selama dua tahun terakhir, kerabat yang menetap di Tepi Barat yang tidak kembali ke Jalur Gaza adalah laki-laki. Seperti banyak negara lain, Israel juga menekan saudara, dalam hal ini perempuan, untuk mencapai tujuan politik, termasuk dengan memblokade Jalur Gaza.
Di Gaza, seperti di banyak zona konflik lainnya di seluruh dunia, perempuan sangat terpengaruh, dalam berbagai cara, oleh kekerasan dan kurangnya perawatan medis. Sekalipun kriteria tersebut tidak secara khusus menargetkan wanita, begitulah kebijakan blokade Gaza telah membawa dampak gender yang dahsyat seperti itu – terutama untuk pasien yang rentan. Kebijakan ini harus diubah sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, yang membahas dampak kebijakan negara terhadap wanita. dan kebutuhan untuk memasukkan mereka dalam pengambilan keputusan.
Efek dari kebijakan Israel ini adalah bencana bagi semua penduduk Gaza, wanita dan pria, yang sakit dan sehat, tua dan muda. Laporan ini menyoroti beberapa korban dari kebijakan ini yang seringkali tersembunyi dari pandangan, yang suaranya jarang terdengar. Suara mereka bergabung dengan seruan yang telah kami buat di masa lalu, dan akan terus kami lakukan – untuk menghapus sanksi terhadap Gaza dan untuk memungkinkan rakyatnya hidup dengan bermartabat.
