Jalur Gaza, SPNA – Fraksi Nasional Palestina di Gaza dalam sebuah pertemuan nasional berjudul “Bersatu Melawan Aneksasi dan Kesepakatan” yang diadakan hari Ahad (28/6), mempresentasikan perencanaan mereka dalam menghadapi aneksasi dan kesepakatan. Adapun butir-butir perencanaan tersebut sebagai berikut:
Pertama: Di skala nasional:
- Mengeksekusi langsung keputusan dari Dewan Nasional untuk menarik pembenaran akan pendudukan dan disintegrasi Perjanjian Oslo termasuk segala kontraknya baik dalam isu keamanan, politik maupun ekonomi.
- Menggerakkan perlawanan komprehensif sebagai cara paling efektif untuk mengelola konflik juga menghadapi skema likuidasi dan upaya pendudukan. Pergerakan ini menyerukan eskalasi perlawanan di semua wilayah Palestina melalui agenda nasional yang meningkat secara bertahap.
- Mengundang para sekretaris jenderal untuk pertemuan darurat dalam rangka menghadapi aneksasi, memulihkan persatuan nasional, menyepakati strategi nasional untuk menghadapi tantangan saat ini, serta membangun kembali sistem politik Palestina – terutama “Organisasi Pembebasan Palestina” – atas dasar kemitraan dan demokrasi, untuk memastikan partisipasi semua pihak.
- Meluncurkan kampanye nasional untuk menghadapi skema aneksasi dan kesepakatan, membentuk front persatuan nasional untuk perlawanan rakyat, menghadapi rencana pendudukan, serta mempersiapkan program konfrontasi. Dari kampanye ini nantinya dapat dibentuk komite perlindungan rakyat di Tepi Barat untuk menangani warga Yahudi dan pelaksanaan aneksasi. Di masa yang sama juga pergerakan lainnya akan terus berkelanjutan di Jalur Gaza, seperti penggerakan massa rakyat, serta mobilisasi segala komite, institusi, kedutaan dan konsulat Palestina untuk kepentingan anti aneksasi tersebut.
- Membentuk komite media profesional yang akan mengarahkan kampanye media besar-besaran untuk menentang kebijakan pendudukan, melalui peliputan yang luas di semua tingkatan, menekankan tidak sahnya keputusan pendudukan serta membela hak rakyat Palestina dalam menghadapi tipu daya Israel.
- Membentuk komite hukum yang bertugas menyiapkan file hukum komprehensif tentang semua pelanggaran pendudukan dan pelanggarannya terhadap hukum internasional, mendokumentasikan segala kejahatannya terhadap rakyat Palestina, kemudian menyerahkan file ini kepada lembaga-lembaga internasional, terutama Pengadilan Pidana Internasional.
- Menyepakati secara nasional tentang kebijakan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan pangan rakyat Palestina, merasionalisasi pengeluaran, serta menggeneralisasikan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam menghadapi tekanan ekonomi pendudukan dan blokade, apalagi di tengah masa Corona.
Kedua: Di skala Negara Arab dan Islam:
- Mengaktifkan dimensi Arab untuk bersatu dengan rakyat Palestina dalam menghadapi aneksasi dan Kesepakatan Abad Ini dengan mengaktifkan segala sumber daya, komite dan lembaga-lembaga Arab, menetang normalisasi, menunjukkan keberpihakan yang jelas dalam hal ini, serta membangkitkan pergerakan memperjuangkan Tanah Palestina bersama seluruh kekuatan dan elemen Arab.
- Meminta Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk turut mengambil peran dalam menangani keputusan Israel dengan mengerahkan segala cara dan kekuatan untuk menggagalkan rencana aneksasi dan Kesepakatan, komitmen dalam mempertahankan keputusannya membela Palestina dan tidak mundur, mengkriminalisasi normalisasi, serta memberikan jaringan keamanan finansial bagi rakyat Palestina.
Ketiga: Di skala internasional:
- Menyeru seluruh masyarakat internasional untuk turut serta menutupi jalan pendudukan baik aneksasi dan penyelesaian, meminta PBB untuk menyidang entitas pendudukan Israel di bawah hukum internasional dan menjalankan keputusan legitimasi internasional yang adil bagi rakyat Palestina, serta menyeru Majelis Umum untuk membuka pembahasan mengenai pendudukan yang terus meningkat di Tanah Palestina, dengan dukungan dari semua negara yang berpihak kepada Palestina.
- Meningkatkan peran gerakan rakyat internasional dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan menggencarkan aksi boikot dan penarikan investasi dari Israel dengan membatalkan entitasnya yang terkutuk melalui serangkaian agenda dan memorandum yang diarahkan kepada PBB dan Parlemen Eropa, terutama gerakan BDS.
- Memperluas keterlibatan politik di semua lembaga resmi dan kerakyatan Palestina, serta mengandaskan eksistensi Israel di seluruh dunia.
- Mengaktifkan dan menyatukan komunitas Palestina di seluruh dunia untuk memobilisasi semua energi untuk menentang rencana pendudukan, terutama proyek aneksasi.
(T.NA/S: Paltoday)
