Negev, SPNA – Komite Perencanaan dan Pembangunan Distrik Israel. Minggu (06/10/2019), mempertimbangkan sebuah rencana pembangunan kamp sebagai persiapan pemindahan 36.000 warga negara Arab, Arab48.com melaporkan.
Rencana yang diajukan oleh Otoritas Permukiman Badui di Negev itu menargetkan penduduk Palestina-Arab di Israel yang tinggal di desa-desa Badui “tidak diakui” oleh pemerintah pendudukan Israel.
Desa-desa seperti itu telah ada selama ratusan tahun sebelum pembentukan negara pendudukan Israel. Namun demikian, mereka bersikeras untuk memindahkan penduduk mereka dan mengganti desa dengan proyek perumahan untuk pemukim Yahudi Israel.
Sebuah surat telah dikirimkan kepada kepala Komite Perencanaan dan Pembangunan Distrik yang meminta mereka untuk tidak menerima rencana tersebut.
Surat itu dikirim atas nama Adalah Centre, sebuah kelompok hak asasi Israel yang mencari keadilan bagi penduduk Arab, bersama dengan Dewan Regional untuk Desa-Desa yang Tidak Dikenal di Negev, Klub Koeksistensi Damai dan Asosiasi Shatil.
Diserahkan oleh pengacara Suha Bsharah dari Adalah, surat itu menekankan pentingnya menolak rencana tersebut, yang hanya menjadi alat untuk mengusir orang-orang Arab dari rumah dan desa mereka di Israel. Ditegaskan pula bahwa tindakan semacam itu merupakan “pelanggaran nyata terhadap hak-hak dasar warga negara Arab untuk dihormati, bermartabat dan berkesetaraan.”
Surat itu mencatat bahwa rencana ini memperkuat penderitaan warga Arab-Palestina di desa-desa yang tidak dikenal. “Tidak masuk akal bahwa pemerintah mengusir puluhan ribu penduduk dari rumah dan tanah mereka,” tulis para penandatangan. “Rencana itu akan menghancurkan anak-anak, perempuan, dan pemuda Arab.”
Menurut Bsharah, “Pihak berwenang Israel secara serius mencari perlindungan hukum untuk pemindahan orang Arab-Palestina dengan mendapatkan persetujuan dari Komite Perencanaan dan Pembangunan Distrik.”
Ia menambahkan, “Mereka tidak mencari solusi yang adil dan tepat yang akan mempertahankan hak untuk hidup dengan rasa hormat, martabat dan keselamatan bagi orang-orang Arab yang telah tinggal di sini selama beberapa dekade, bahkan ratusan tahun.”
Kepala Dewan Desa yang desa-desa yang “Tidak Diakui”, Atiyyeh Al-Asam mengatakan, “Dewan menolak rencana ini karena tujuan tersirat dan eksplisitnya adalah untuk secara paksa menggusur penduduk desa yang “tidak dikenal”. Kami percaya bahwa rencana ini mewujudkan semangat Rencana Prawer yang bertujuan untuk memindahkan puluhan ribu orang Arab. ”
(T.RA/S: MEMO)
